Lalu Wahyu Rizaldi
Aktivis dan Peneliti di Center of Eastern Indonesian Studies (CEIS)
Pemilihan kepala desa serentak di Lombok Barat pada 9 Desember 2026 semestinya menjadi momentum untuk menilai kesiapan calon pemimpin desa menghadapi tuntutan pemerintahan yang semakin digital. Berdasarkan pengamatan lapangan, keterbatasan kemampuan mengoperasikan komputer masih cukup lazim dijumpai di kalangan calon kepala desa. Kondisi ini patut menjadi perhatian karena kepala desa terpilih tidak hanya bertanggung jawab memimpin masyarakat, tetapi juga mengelola administrasi, memahami dokumen perencanaan, mengawasi laporan keuangan, dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Persoalannya bukan pada kemampuan mengoperasikan komputer sebagai keterampilan teknis belaka, melainkan pada kesiapan calon pemimpin menjalankan tanggung jawab pemerintahan yang semakin bergantung pada teknologi dan informasi.
Tuntutan tersebut membuat keterampilan digital semakin relevan dalam kepemimpinan desa. Kepala desa memang tidak harus menjadi ahli teknologi informasi, tetapi perlu memiliki kemampuan dasar untuk memahami dokumen, membaca data, memeriksa laporan, dan mengawasi pekerjaan perangkat desa. Tanpa bekal tersebut, kepala desa berisiko terlalu bergantung pada staf ketika berhadapan dengan urusan administrasi. Ketergantungan semacam ini dapat menyulitkan pengawasan apabila kepala desa tidak mampu memahami informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Karena itu, persoalan ini tidak tepat jika hanya dipahami sebagai kelemahan teknis individu. Keterampilan komputer dapat dipelajari, tetapi kemauan untuk belajar dan kesiapan menghadapi perubahan perlu menjadi bagian dari tanggung jawab calon pemimpin. Pengalaman dan kedekatan dengan masyarakat tetap penting dalam kepemimpinan desa, tetapi keduanya perlu diimbangi kemampuan mengelola pemerintahan secara tertib dan mengikuti perkembangan pelayanan publik. Kemenangan dalam pemilihan tidak dengan sendirinya menjamin kesiapan seseorang menjalankan seluruh tanggung jawab tersebut.
Langkah yang diperlukan bukan mempermalukan calon yang belum menguasai komputer, melainkan menyiapkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa. Pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat memetakan kebutuhan keterampilan digital, menyediakan pelatihan dasar, dan melanjutkan pendampingan bagi kepala desa terpilih. Materinya perlu berhubungan langsung dengan pekerjaan sehari-hari, mulai dari penyusunan dokumen, pengelolaan data, penggunaan surat elektronik, hingga pemahaman laporan administrasi. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan kemampuan digital tidak berhenti sebagai pelatihan formal, tetapi menjadi bekal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
Pembinaan itu juga perlu disertai perubahan cara masyarakat menilai calon pemimpin. Dalam kontestasi Pilkades, perhatian sering tertuju pada popularitas, dukungan keluarga, jaringan sosial, dan kedekatan dengan warga. Faktor-faktor tersebut memang dapat memengaruhi pilihan politik, tetapi masyarakat juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon menjalankan pekerjaan pemerintahan setelah terpilih. Kemampuan memahami administrasi, kemauan belajar, dan kesanggupan beradaptasi dengan teknologi patut menjadi bagian dari pertimbangan tersebut, tanpa menjadikan keterampilan komputer sebagai satu-satunya ukuran kepemimpinan.
Pada akhirnya, kemenangan di bilik suara merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Desa membutuhkan pemimpin yang memahami persoalan warganya sekaligus mampu mengelola pemerintahan secara cakap dan bertanggung jawab. Keterbatasan keterampilan digital yang masih lazim dijumpai dalam pengamatan lapangan perlu dijawab melalui pembinaan dan kesiapan untuk terus belajar. Sebab, tantangan kepemimpinan desa hari ini bukan hanya memperoleh kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuktikan bahwa kepercayaan tersebut dapat dijalankan melalui pemerintahan yang tertib, transparan, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.